Kamis, 22 Oktober 2009

SEKTOR UKM PERLU DITINGKATKAN UNTUK DORONG PERTUMBUHAN EKONOMI
Written by Sahnan
Wednesday, 14 October 2009 10:14
Jakarta, 13 Oktober 2009 (BusinessNews)

Deputi Sekjen ASEAN Sundram Pushpanathan mengatakan sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) perlu ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi negara, karena menurutnya kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan negara-negara ASEAN masih terblang kecil. Hal itu disampaikan pada workshop mengenai prospek ekonomi Asia Tenggara dan Amerika Latin, di Jakarta, Senin (12/10),
Porsi kontribusi UKM di ASEAN saat ini sangat kecil bagi pertumbuhan ekonomi, yakni hanya sekitar 30%-53%. Keberadaan UKM masih kalah saing dibandingkan dengan perusahaan besar. "Ada kesenjangan antara produksi UKM dan perusahaan besar. UKM juga masih kesulitan untuk mempromosikan produknya," ujar Sundram.

Padahal, sektor UKM disebut-sebut sebagai sektor yang tahan terhadap krisis ekonomi global dan mampu bersaing di pasar. Untuk mengoptimalkan UKM, SekretariatASEANsendri telah menggelar berbagai macam program, yang al dimaksudkan untuk mendukung pengembangan UKM, memfasilitasi akses pendanaan, memperbaharui kemampuan teknologi, membuka akses pasar, menggalakkan promosi ICT dan produk branding, inovasi produk, serta melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Sefah untuk membantu UKM, diarapkan program-program tersebut juga dapat memperkecil kesenjangan antara UKM dan perusahaan besar.

Selanjutnya dikatakan, ASEAN perlu meningkatkan kerjasama dengan kawasan negara Amerika Latin. Khususnya Indonesia perlu meningkatkan kerjasama tersebut, karena Indonesia termasuk negara yang berpotensi besar dalam berbagai hal kebutuhan ekonomi dan sosial budaya. "Kesamaan Indonesia, misalnya dengan Brazil, sama-sama memiliki hutan yang luas. Dua-duanya bisa menjalin ekonomi yang lebih kuat dari sekarang," tambah Sundram.

ASEAN saat ini sudah menyusun sebuah roadmap strategis untuk dua wilayah dalam hubungannya dengan politik dan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Dalam ekonomi dan sosial budaya misalnya, bagaimana mengoptimalkan sektor UKM ini agar bisa lebih terbina lagi dalam menyumbang kontribusi di pertumbuhan ekonomi negara.(Pt)

Sumber : Business News

PD.BPR BABAKAN merupakan bank milik Pemerintah Kabupaten Cirebon, yang merupakan salah satu sumber penggerak perekonomian Kabupaten Cirebon serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab.Cirebon.
Semua simpanan masyarakat pada PD.BPR BABAKAN dijamin penuh oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan).
Bupati Bantah Hambat Regenerasi

Ditanya Soal Sekda,
Joni hanya Tersenyum

SUMBER - Bupati Cirebon, Drs H Dedi Supardi MM berjanji akan melakukan regenerasi pejabat eselon II dalam waktu dekat. Hal itu disampaikan bupati saat melantik 653 PNS di ruang Nyimas Gandasari terkait polemik perpanjangan jabatan eselon II.

Menurut bupati, tahun 2010 mendatang terbuka lebar kesempatan bagi generasi muda untuk promosi menjadi eselon II, maka perlu generasi untuk mempersiapkan diri. Dedi mengatakan, pejabat eselon II yang saat ini diperpanjang sebenarnya akan selesai masa perpanjangannya sampai 2010, dan ada sekitar 6 eselon II yang akan memasuki pensiun dan menjadi peluang terbuka untuk generasi muda.
Orang nomor satu di Kabupaten Cirebon itu membantah tudingan selama ini karena dianggap menghambat regenerasi. Kata Dedi, memperpanjang jabatan eselon II karena berdasarkan aturan pemerintahan dan kepegawaian, dan masa jabatan eselon II yang diperpanjang saat ini sampai tahun 2010. "Saya tahu aturan pemerintahan dan kepegawaian. Mengapa mereka diperpanjang masa jabatannya, jadi tidak asal memperpanjang jabatan," tegasnya, kemarin (19/10).
Menurut Dedi, perpanjangan eselon II itu karena peran mereka dalam pemerintahan masih dibutuhkan. Apalagi mereka yang sudah senior selama ini dianggap memiliki ketangguhan dalam pemerintahan, jika tidak didampingi mereka, bupati khawatir akan kebablasan.
Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BKPP), Drs H Ano Sutrisno MM saat dimintai komenar soal polemik perpanjangan eselon II enggan berkomentar. Mantan cawali itu menyerahkan sepenuhnya kepada bupati yang memiliki kewenangan. "Kalau itu kewenangan bupati Mas," ujarnya singkat.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan Daerah (BKPPD), Drs H Zaenal Abidin Rusyamsi MSi di sela-sela pelantikan tidak banyak komentar terntang rumor yang menyebutkan dirinya akan menggantikan posisi Sekda Momon. Joni, sapaan akrabnya, hanya menyapa Radar dengan senyum dan tidak memberikan komentar. (abd)